MINUT – Staf khusus Bupati Minahasa Utara (Minut) berjumlah tiga orang mendadak diberhentikan. Ketiga staf khusus tersebut, yaitu Yohanis Rumambi, Stafsus Bupati Bidang Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan, Boyke Rompas, Stafsus Bidang Pengembangan Industri Kepariwisataan dan Patrice Suwu, Stafsus Bupati Bidang Pembinaan BUMD dan BUMDes.

Adapun alasan di berhentikan karena, Ketiganya disebut terlibat politik praktis usai bertemu Adik Capres Prabowo Subianto sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo di Manado, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut terinformasi berkaitan dengan dukungan di Pilpres 2024.

Bupati Joune Ganda mengungkapan, ketiganya diberhentikan dari jabatannya sebagai staf khusus setelah beredar foto pertemuan mereka bersama “Iya benar, (diberhentikan). Staf khusus kan harus sinkron dengan bupati,” singkatnya.

Baginya, Stafsus Bupati selayaknya berkomunikasi dengannya ketika akan melakukan sesuatu yang bersifat besar. “Nah ini tidak dikoordinasikan. Makanya sebagai bupati, saya melakukan evaluasi,” tuturnya.

Tindakan tegas Bupati Joune Ganda diapresiasi Aktivis Minut William Luntungan. Menurutnya, pertemuan staf khusus Bupati Minut tidak bisa dibenarkan. Karena mengarah ke alasan politis. Luntungan mengatakan, aturan kepegawaian tegas menyebutkan bahwa pegawai yang menerima upah dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilarang untuk ikut berpolitik praktis. “Staf khusus dalam hal ini masuk kategori Tenaga Harian Lepas (THL) jadi jika terbukti melakukan pelanggaran tentunya harus legowo jika mendapat sanksi,” ujarnya.

Namun demikian, dia mengingatkan Bupati Joune Ganda terkait polemik yang timbul usai keputusan tersebut. Pasalnya, penerapan sanksi yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bagi oknum camat di Minut justru belum dilaksanakan.

“Beberapa waktu yang lalu salah satu oknum camat mendapat sanksi dari KASN tapi sampai saat ini sanksinya seperti apa masih menjadi tanda tanya. Pemkab Minut tidak boleh tebang pilih, siapapun yang melanggar harus mendapat perlakuan yang sama tanpa melihat warna,” ujarnya.

Diketahui, Camat Kalawat Ferlie Indria Nassa pernah ramai disorot usai mengajak masyarakat agar memilih salah satu partai politik serta calon legislatif tertentu.

Loading