MANADO, abadipost.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meski demikian, capaian ini masih menyisakan sejumlah “catatan” berupa rekomendasi dan arahan yang harus segera diselesaikan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP), mengingatkan dengan tegas agar Pemprov Sulut tidak terlena dan tetap serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.
“DPRD Sulut akan menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara maksimal oleh Pemerintah Daerah,” ujar politisi Partai Golkar ini saat memberikan keterangan.
Komitmen Pengawasan DPRD Sulut
MEP menambahkan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi BPK bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
“Kalau tidak menanggapi berarti tidak sesuai aturan, dan itu yang akan kami (DPRD) awasi dan tindak lanjuti,” cetus MEP tegas.
Sebagai Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua DPD Golkar Sulut, MEP optimis bahwa dengan pengawasan melekat yang dilakukan oleh pihak legislatif, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK dapat segera dituntaskan. Langkah ini diharapkan mampu membawa tata kelola keuangan daerah Sulawesi Utara ke arah yang semakin baik dan berintegritas di masa mendatang. (*/fds)
