MANADO, abadipost.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali mengukuhkan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan transparan. Kabupaten di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda ini sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Aula Klabat Kantor BPK Sulawesi Utara pada Jumat (29/5/2026).
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menerima langsung dokumen LHP tersebut dengan didampingi oleh Ketua DPRD Minahasa Utara, Vonny A. Rumimpunu.
Bukan Sekadar Seremonial
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, menegaskan bahwa capaian WTP ini bukanlah sekadar penghargaan di atas kertas atau acara seremonial belaka. Opini ini merupakan cerminan nyata dari akuntabilitas dan transparansi yang diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui opini yang diberikan oleh BPK, kami berharap dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang baik untuk semua kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan penilaian laporan keuangan untuk Kabupaten Minahasa Utara, hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Bombit tegas saat memberikan sambutan.
Buah Kerja Keras dan Kado untuk Masyarakat
Merespons pencapaian gemilang ini, Bupati Joune Ganda mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya. Menurutnya, raihan WTP kelima ini adalah buah dari dedikasi dan kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Minahasa Utara, terutama tim anggaran dan pemeriksa internal, yang disokong penuh oleh pihak legislatif.
“Ini adalah hadiah untuk masyarakat Minahasa Utara. Kami tidak pernah berhenti berbenah,” ungkap Joune dengan nada optimistis.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Minahasa Utara, Vonny A. Rumimpunu, menyatakan dukungannya terhadap capaian ini. Ia memastikan pihak legislatif akan terus mengawal jalannya roda pemerintahan dari sisi pengawasan.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga dan bahkan dapat terus ditingkatkan di masa mendatang,” kata Vonny.
Tren Positif di Sulawesi Utara
Secara umum, kualitas pelaporan keuangan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan tren yang sangat positif tahun ini. Tercatat, sebanyak 14 dari 15 kabupaten dan kota di bumi Nyiur Melambung berhasil memboyong opini WTP dari BPK, menandakan komitmen kolektif yang kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance). (**/fds)
