ABADIPOST.COM, MANADO – Koordinator Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter, melayangkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut. Sorotan tajam ini terkait dengan masalah transparansi data dan lambatnya realisasi anggaran dinas tersebut.
Kritik tersebut disampaikan Royke dalam rapat evaluasi berkala yang digelar bersama jajaran Dinas PMD Sulut di Kantor DPRD Sulut, pertengahan Mei lalu.
Data Usang Dinilai Tidak Transparan
Royke sangat menyayangkan sikap Dinas PMD yang dinilai kurang siap dalam menyajikan data program kerja terbaru. Ia membeberkan bahwa data yang dipaparkan dalam rapat masih menggunakan data per 31 Maret, yang dinilai sudah kedaluwarsa dan tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.
”Ke depan, data yang disampaikan harus up to date. Jangan sampai sudah lewat satu bulan lebih masih menggunakan data lama. Ini bisa menimbulkan kesan tidak transparan,” ujar Royke dengan tegas.
Serapan Anggaran Minim, Royke: Tidak Perlu Ditambah!
Selain persoalan pembaruan data, politisi ini juga menyoroti lambatnya penyerapan anggaran pada sejumlah program strategis Dinas PMD Sulut. Royke mengungkapkan, ada beberapa program yang serapan anggarannya baru menyentuh angka 11 persen, bahkan ada yang sama sekali belum berjalan.
Melihat rapor merah tersebut, Royke mengingatkan pihak eksekutif agar tidak terburu-buru mengusulkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan jika kinerja penyerapan saat ini belum maksimal.
”Kalau serapan anggaran masih seperti ini, saya kira tidak perlu ditambah. Bahkan ke depan bisa saja anggaran dikurangi,” tambahnya.
Dorong Fungsi Pengawasan dan Inovasi Desa Mandiri
Guna memastikan program pemerintah tepat sasaran, Komisi I DPRD Sulut meminta Dinas PMD untuk melibatkan para legislator dalam proses distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. Keterlibatan ini dinilai krusial agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara melekat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan, DPRD Sulut juga menantang Dinas PMD untuk melahirkan inovasi baru, salah satunya lewat program percontohan (pilot project) desa mandiri berbasis potensi lokal.
Royke menargetkan Dinas PMD mampu membina satu atau dua desa unggulan agar bisa menjadi stimulus bagi wilayah lain.
”Kami yakin Dinas PMD mampu mencari desa yang bisa dijadikan percontohan. Harapannya, pada 2027 Sulawesi Utara sudah memiliki desa mandiri yang mampu berkembang tanpa ketergantungan penuh pada bantuan pemerintah,” pungkasnya.
Di akhir rapat, Royke kembali mengingatkan pentingnya memperkuat sinergisitas antara legislatif dan eksekutif. Hal ini demi memastikan setiap rupiah uang rakyat dapat terserap secara efektif, efisien, dan akuntabel. (*/Red)
