MANADO, abadipost.com – Memasuki pekan terakhir di bulan April, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terpantau memiliki jadwal agenda yang cukup padat pada Senin (27/4/2026). Rangkaian kegiatan dimulai dari pembinaan spiritual hingga rapat evaluasi teknis bersama mitra kerja.

Berdasarkan informasi pembaruan agenda DPRD Sulut, berikut adalah empat poin utama kegiatan yang berlangsung hari ini:

1. Awali Pekan dengan Ibadah Bersama

Sebagai bentuk penguatan spiritualitas kerja, Pimpinan dan Anggota DPRD beserta jajaran Sekretariat DPRD dan Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut menggelar Ibadah Rutin. Kegiatan ini dilaksanakan pukul 09.00 WITA bertempat di Ruang Rapat Paripurna.

2. Komisi IV Evaluasi Kinerja Triwulan I

Pada pukul 11.00 WITA, Komisi IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulut. Agenda utama pertemuan ini adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian program dan realisasi kegiatan sepanjang Triwulan I tahun anggaran 2026.

3. Komisi III Soroti Masalah Lingkar Tambang dan CSR

Isu krusial dibahas oleh Komisi III pada pukul 13.00 WITA. Dalam RDP yang menghadirkan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut dan pihak PT Meares Soputan Mining (MSM), DPRD menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat.

Poin-poin tajam yang menjadi pembahasan meliputi:

  • Kendala dan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan nasional.
  • Kritik terhadap kurangnya transparansi penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR).
  • Ketimpangan ekonomi yang dialami masyarakat di wilayah lingkar tambang.
  • Isu penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menjadi perhatian publik.

4. Sosialisasi Aturan Pemotongan Pajak Terkini

Secara bersamaan di Ruang Rapat Ketua DPRD, berlangsung rapat sosialisasi mengenai PMK 168 Tahun 2023. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait petunjuk teknis pemotongan pajak penghasilan atas jasa atau kegiatan orang pribadi. Selain itu, dibahas pula dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar sesuai dengan regulasi terbaru.

Seluruh rangkaian agenda ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi pengawasan dan pelayanan DPRD Sulut terhadap masyarakat Bumi Nyiur Melambai.

(Fds) 

Loading