MANADO, abadipost.com – Alokasi anggaran untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memicu kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Dalam rapat pembahasan bersama mitra kerja baru-baru ini, terungkap bahwa total anggaran belanja instansi strategis tersebut hanya menyentuh angka Rp14 miliar.
Porsi anggaran yang sangat minim ini dinilai tidak sebanding dengan luasnya cakupan pengawasan dan program energi di Bumi Nyiur Melambai.
Anggaran Habis untuk Gaji, Fungsi UPTD Dipertanyakan
Anggota Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo, membeberkan bahwa mayoritas dari total anggaran tersebut justru terserap untuk kebutuhan internal kedinasan, bukan untuk program yang menyentuh masyarakat.
“Dari Rp14 miliar itu, sekitar Rp12 miliar habis untuk gaji dan tunjangan 57 aparatur. Sisa dana untuk pelaksanaan program di lapangan menjadi sangat terbatas,” ujar Amir.
Melihat ketimpangan yang mencolok ini, Amir mempertanyakan efektivitas keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas ESDM. Menurutnya, tata kelola kelembagaan harus dievaluasi total agar anggaran yang terbatas tidak terbuang sia-sia.
“Fungsi UPTD harus jelas. Kalau memang sudah tidak dibutuhkan, lebih baik dibubarkan saja. Dengan dana seadanya, apa yang bisa dikerjakan? Padahal Sulawesi Utara punya banyak urusan mendesak di sektor ESDM,”tegasnya.
Amir juga mendesak Dinas ESDM untuk bersikap proaktif mempertanyakan kebijakan fiskal ini dan segera mengajukan usulan penambahan anggaran ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar program strategis tidak mandek.
Soroti Lampu Jalan dan Keselamatan Warga
Senada dengan Amir, anggota Komisi III Roy Roring menyoroti dampak langsung minimnya anggaran terhadap fasilitas publik, salah satunya program Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berkaitan erat dengan keselamatan masyarakat.
Ia meminta Dinas ESDM mempererat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar program PJU bisa terintegrasi hingga ke tingkat kelurahan. Secara khusus, Roy mendesak penanganan cepat untuk 49 titik lampu jalan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warga.
DPRD Minta Rincian Riil untuk Rekomendasi TAPD
Merespons keluhan dan temuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, meminta pihak dinas tidak tinggal diam dan segera bergerak cepat menyusun cetak biru kebutuhan riil mereka.
“Berapa sebenarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan? Susun secara rinci supaya kami bisa formulasikan menjadi rekomendasi resmi ke TAPD,” kata Berty.
Ancaman Kelumpuhan Program Strategis
DPRD Sulut mengingatkan bahwa sektor ESDM adalah pilar strategis bagi pembangunan daerah. Jika alokasi anggaran tetap dibiarkan minim, dikhawatirkan sejumlah program krusial akan lumpuh total, di antaranya:
- Pengawasan Tambang: Pengawasan aktivitas pertambangan di Sulut menjadi tidak optimal dan rawan pelanggaran.
- Energi Baru Terbarukan (EBT): Target pengembangan dan pemanfaatan potensi EBT di daerah akan terhambat.
- Fasilitas Publik: Perbaikan serta pengadaan PJU untuk keselamatan masyarakat di malam hari tidak akan maksimal.
Komisi III berharap pemerintah provinsi memberikan atensi serius terhadap persoalan ini pada pergeseran atau pembahasan anggaran berikutnya.
