JAKARTA, ABADIPOST.COM – Gelombang protes terhadap dugaan karut-marut penegakan hukum di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mencapai puncaknya di Jakarta. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) kembali dikepung massa aksi yang menuntut pencopotan Kapolres Boltim, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, Jumat (25/4).
Kelompok massa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta ini membawa sederet rapor merah terkait kepemimpinan di wilayah hukum Polres Boltim. Isu tambang ilegal hingga dugaan “main proyek” menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.
Pusaran Upeti dan “Proyek” SKPD
Dalam orasinya, massa menuding adanya praktik pungutan liar atau setoran “upeti” yang terstruktur di wilayah Boltim. Tak hanya itu, oknum di internal Polres Boltim juga dituding melakukan intervensi dengan mengatur sejumlah proyek di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Boltim.
“Kondisi ini mencederai prinsip profesionalitas dan netralitas institusi kepolisian sebagai penegak hukum. Polri harus bersih dari oknum yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi,” tegas salah satu orator di depan Gedung Mabes Polri.
Kritik Tajam Pelayanan Hukum
Selain masalah tambang dan proyek, massa menyoroti tebang pilih dalam pelayanan hukum. Mereka menilai banyak laporan masyarakat yang mengendap tanpa tindak lanjut yang jelas, terutama jika laporan tersebut bersinggungan dengan pihak yang memiliki kedekatan atau hubungan kekerabatan dengan oknum internal Polres Boltim.
Ancaman Aksi di Istana Negara
Para demonstran menilai perilaku Kapolres Boltim telah mencoreng citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengambil tindakan tegas.
Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta menegaskan bahwa ini bukan aksi terakhir. Jika tuntutan mereka tidak segera direspons secara serius oleh Mabes Polri, massa mengancam akan membawa eskalasi gerakan ke Istana Negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi Abadipost.com masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Mabes Polri maupun pihak Polres Boltim terkait tudingan dan tuntutan yang dilayangkan para demonstran.
Editor: Tim Redaksi Abadipost
