Abadipost.com, JAKARTA — Bupati Minahasa Utara Joune Ganda,SE.MAP, MM.Msi bersama seluruh Bupati/Wali Kota dan se-Sulawesi Utara memenuhi undangan KPK RI dalam acara Rapat Koordinasi pencegahan Korupsi Rabu(13/8/2025) Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Turut hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Sekdaprov Tahlis Gallng dan para ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Sulut.
Dalam kesempatan pemaparan dihadapan Gubernur dan petinggi KPK RI, Bupati Joune Ganda mengakui bahwa ketika mulai menjabat Bupati Minut pada tahun 2019, dia telah diperhadapkan dengan persoalan hukum yang berat, antara kasus korupsi dan kasus sengketa aset negara yakni kantor Bupati.
Selain kasus sengketa kantor Bupati, setelah melaksanakan tugas sebagai bupati ada sejumlah aset negara yang kami selamatkan setelah melalui proses hukum yang alot dan lama.
” Sejak awal menjabat kasus hukum memang mendominasi, namun kami tetap bekerja keras dengan mengandeng Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mendampingi bahkan secara formal kasus-kasus yang telah kami laporkan ke KPK” tegasnya sambil menanbahkan persoalan barang dan jasa juga masih menjadi tantangan.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Agung Yudha Wibowo menegaskan karena keterbatasan personel maka pihaknya belum mampu menyangkau memonitor persoalan dan tantangan pemerintah daerah di Sulut, termasuk upaya menyelamatkan aset negara.
” Prinsipnya KPK siap menerima laporan dan permintaan pendampingan dan suvervisi oleh pemerintah daerah.Sepanjang untuk kebaikan dan membangun tanpa korupsi jangan pernah takut datang ke gedung KPK ini” tukas Agung Yudha Wibowo.
Terbaru, atas wujud kerjasama dengan Kejari Minut, Bupati Joune Ganda berhasil menyelematkan aset negara senilai Rp 25 miliar yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara.
