ABADIPOST.COM | SOREANG — Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda, kembali mengambil peran penting dalam mengawal arah kebijakan pemerintahan daerah di Indonesia.
Bersama jajaran pengurus pusat, Joune Ganda menghadiri Rapat Dewan Pengurus III APKASI Tahun 2026 yang berlangsung di Soreang, Kabupaten Bandung, pada Jumat (31/7/2026). Forum ini menjadi ruang strategis bagi para kepala daerah untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan penguatan otonomi daerah sekaligus memperkokoh kemandirian fiskal kabupaten di seluruh Indonesia.
Rapat strategis tersebut dipimpin secara kolektif oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Ketua Harian Dadang Supriatna, Sekjen Joune Ganda, serta Bendahara Umum Radityo Egi Pratama. Turut hadir jajaran pengurus lainnya, mulai dari para wakil ketua umum, wakil sekretaris jenderal, wakil bendahara, koordinator wilayah, kepala bidang, hingga Direktur Eksekutif APKASI.
Sebagai Sekjen, Joune Ganda terlibat aktif dalam merumuskan agenda-agenda prioritas yang menjadi perhatian pemerintah kabupaten. Fokus utamanya adalah memastikan regulasi pemerintahan daerah mampu menjawab tantangan zaman dan memberi ruang berkembang yang lebih luas bagi daerah.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, mengapresiasi komitmen para pengurus yang tetap meluangkan waktu di tengah padatnya agenda pemerintahan di daerah masing-masing.
“Komitmen para pengurus menjadi energi bagi APKASI untuk terus menjadi rumah besar aspirasi pemerintah kabupaten,” ujar Bursah.
Fokus Bahas Revisi UU Pemda dan Kemandirian Fiskal
Dalam pembahasannya, Rapat Dewan Pengurus III APKASI menetapkan dua agenda utama:
- Penyempurnaan Revisi UU Pemda: Mempercepat penyempurnaan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. APKASI telah menyiapkan policy brief dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyempurnaan regulasi.
- Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah: Mengevaluasi formulasi Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam dan komoditas strategis agar lebih berkeadilan, serta merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat.
Bagi Joune Ganda, agenda penguatan fiskal dan regulasi ini selaras dengan komitmennya di Minahasa Utara dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Di samping dua agenda utama tersebut, para pengurus memanfaatkan momentum rapat untuk saling bertukar pengalaman terkait persoalan daerah serta merumuskan solusi kolektif di tingkat nasional.
Pertemuan ditutup dengan penguatan komitmen kebersamaan melalui slogan organisasi, “APKASI Optimis, APKASI Luar Biasa,” yang merefleksikan tekad seluruh pengurus untuk terus memperjuangkan kepentingan pemerintah kabupaten dan memperkuat fondasi otonomi daerah di Tanah Air.
