ABADIPOST.COM, JAKARTA – Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) strategis bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Jakarta.
Hadir dalam kapasitasnya sebagai Bupati Minahasa Utara sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Joune Ganda mendukung penuh langkah pusat dalam menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.Si., bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Pertemuan difokuskan pada pembahasan strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Turut hadir dalam forum tersebut Ketua Umum APKASI H. Bursah Zarnubi, S.E. (Bupati Lahat, Sumatera Selatan) dan Ketua Umum APEKSI Eri Cahyadi, S.T., M.T. (Wali Kota Surabaya, Jawa Timur). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen Perkuat Kapasitas Fiskal Daerah
Dalam forum tersebut, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat laju pembangunan.
”Pengelolaan keuangan daerah yang sehat harus dibangun melalui perencanaan yang baik, belanja yang berkualitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat. Dengan demikian, daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Joune Ganda.
Ia menambahkan, arahan dari Kemendagri menjadi pedoman penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, memperkuat disiplin fiskal, serta menggali potensi PAD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Minahasa Utara Dorong Digitalisasi dan Good Governance
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal APKASI ini menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di wilayahnya.
Komitmen tersebut diwujudkan secara konkret melalui digitalisasi sistem keuangan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan efektivitas belanja daerah, hingga berbagai inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
”Forum ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menghadapi tantangan fiskal. Tujuannya memperkuat kapasitas pemerintah daerah mewujudkan kemandirian fiskal, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” terangnya.
Keikutsertaan Pemkab Minahasa Utara dalam rakor ini menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
