MANADO, abadipost.com — Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menghangat dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/7/2026). Rapat yang mempertemukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Silangen.
Suasana rapat berjalan dinamis ketika Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Cindy Wurangian, melayangkan kritik tajam. Tidak tanggung-tanggung, legislator daerah pemilihan (dapil) Minahasa Utara – Bitung ini menyodorkan 12 poin pendalaman materi terkait laporan keuangan daerah.
“Saya ingin mendalami masing-masing poin untuk mendapatkan kejelasan utuh,” ujar Cindy dengan nada tegas.
Soroti Kontradiksi PAD dan Anggaran Menganggur Rp314 Miliar
Salah satu yang menjadi sorotan utama Cindy adalah adanya kontradiksi pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mempertanyakan klaim pertumbuhan PAD sebesar 8,9 persen secara tahunan (year-on-year), yang nyatanya tetap gagal memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
“Di mana ukuran keberhasilan yang sebenarnya? Apakah dibanding tahun lalu, atau terhadap target yang seharusnya dicapai? Apakah target terlalu tinggi atau kinerja pemungutan belum optimal?” sentil Cindy.
Tak hanya sektor pendapatan, pembahasan belanja daerah pun tak luput dari kritikan pedas. Meski realisasi belanja tumbuh 8 persen dari tahun sebelumnya, serapan anggaran nyatanya hanya mencapai 91 persen. Artinya, ada sisa dana sebesar Rp314 miliar yang tidak terserap alias menganggur.
“Program utama apa yang sebenarnya tidak terlaksana? Angka Rp314 miliar itu sangat besar,” cecar Cindy.
Ia sangat menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, di saat dana ratusan miliar mengendap, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang justru sering kesulitan mencari anggaran kecil berkisar Rp100 juta hingga Rp2 miliar untuk program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti bantuan bibit pertanian atau alat olahraga.
Pertanyakan Surplus, SiLPA, hingga Utang Puluhan Miliar
Terkait laporan surplus anggaran yang mencatatkan angka Rp330 miliar, Cindy mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk membuka rincian sumber dana secara transparan. Ia mempertanyakan apakah surplus tersebut murni dari efisiensi dan peningkatan penerimaan, atau justru imbas dari banyaknya kegiatan yang gagal terlaksana.
Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177 miliar serta utang beban barang dan jasa yang menembus angka lebih dari Rp20 miliar juga ikut dikuliti.
“SiLPA bukan dana bebas, sebagian sudah ada peruntukannya. Utang ini untuk proyek apa? Sudah dikerjakan tapi belum terbayar, atau belum terlaksana?” tanyanya retoris.
Di akhir interupsinya, Cindy mendesak agar Pemprov Sulut menyajikan data keselarasan anggaran dengan delapan prioritas pembangunan daerah—mulai dari penanggulangan kemiskinan hingga pelayanan publik—agar laporan keuangan memiliki konektivitas yang jelas dan terukur.
Hingga berita ini diturunkan, rapat pembahasan strategis tersebut sedang diskors dan dijadwalkan akan dilanjutkan kembali pada Senin pekan depan. (ap/red)
