MANADO, abadipost.com – Dewan Pengurus Besar (DPB) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Waraney Puser In’Tana Toar Lumimuut (WPITL) Sulawesi Utara secara resmi menyatakan dukungan strategis terhadap penguatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dukungan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 001/SDR/LSM-WPITL/SULUT/PresidenRI/II/2026/Ekst yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pernyataan sikapnya, organisasi adat dan kemasyarakatan ini menegaskan pentingnya posisi Polri tetap berada di bawah komando langsung Presiden.
Menjaga Netralitas dan Efisiensi Komando
Ketua Umum LSM WPITL, John F. S. Pandeirot, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah kepolisian sebagai alat negara. Menurutnya, ada tiga poin fundamental yang melandasi dukungan tersebut:
- Jaminan Netralitas: Penempatan Polri langsung di bawah Kepala Negara dinilai krusial untuk menjamin independensi kepolisian agar terhindar dari tarikan kepentingan politik sektoral.
- Efisiensi Alur Komando: Mempercepat koordinasi dalam menghadapi situasi darurat nasional yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan terukur.
- Apresiasi Transformasi: WPITL menilai Polri telah berhasil melakukan transformasi menuju arah yang lebih “Presisi” dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Sulawesi Utara.
“Kami memandang bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden sangat krusial untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional sesuai amanat konstitusi,” tegas John F. S. Pandeirot dalam keterangan resminya di Manado, Selasa (24/2/2026).
Sinergi dan Kemitraan Strategis
Selain dukungan struktural, LSM WPITL menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis kepolisian di lapangan. Sebagai organisasi yang berbasis di Bumi Nyiur Melambai, WPITL menyatakan kesiapannya bersinergi dengan aparat dalam menjaga kedaulatan bangsa serta ketertiban masyarakat.
Sebagai bentuk penguatan moril, tembusan surat dukungan ini juga dikirimkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas pokoknya melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat.
