MANADO, abadipost.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti masih rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihak legislatif mendesak agar seluruh instansi terkait segera melakukan langkah percepatan agar target pembangunan tahun berjalan tidak terhambat.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi kinerja bersama sejumlah mitra kerja yang berlangsung di Kantor DPRD Sulut, Manado, Selasa (30/6/2026).
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, serta dihadiri anggota komisi, Henri Walukow dan Eugenie Mantiri. Sementara dari pihak mitra kerja, hadir jajaran pimpinan Bappeda, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Biro Organisasi, serta Biro Pemerintahan.
Minta Laporan Transparan dan Solutif
Dalam arahannya, Ketua Komisi I Braien Waworuntu meminta seluruh pimpinan OPD untuk menyampaikan laporan secara transparan terkait progres realisasi anggaran dan capaian program kerja mereka. Menurutnya, setiap kendala di lapangan harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi konkret.
“Kami minta progresnya dipaparkan secara terbuka. Jika ada kendala teknis maupun administratif, segera rumuskan jalan keluarnya, sehingga program pemerintah berjalan sesuai rencana,” tegas Braien di hadapan para kepala OPD.
Anggaran Harus Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak sekadar mengejar pemenuhan target penyerapan dana semata. Ia menekankan bahwa efisiensi, efektivitas, dan dampak nyata bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama.
“Anggaran tidak harus dihabiskan tanpa hasil yang jelas. Gunakan secara efektif dan efisien, output-nya harus nyata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Royke mengingatkan.
Di sisi lain, Anggota Komisi I Henri Walukow turut mendorong setiap OPD untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya internal secara maksimal. Langkah ini dinilai krusial guna mendukung penuh agenda-agenda prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
Rekomendasi RDP: Desak Percepatan Pelaksanaan Kegiatan
Berdasarkan hasil evaluasi dalam rapat tersebut, tercatat bahwa realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan di beberapa perangkat daerah memang masih berada di tingkat yang cukup rendah.
Menyikapi temuan ini, Komisi I DPRD Sulut secara tegas meminta adanya percepatan pelaksanaan program kerja. Langkah akselerasi ini dinilai mendesak agar target pembangunan di Bumi Nyiur Melambai dapat tercapai tepat waktu dan manfaatnya bisa segera dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. (AP/Red)
