Abadipost.com, MINAHASA UTARA — Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, bersama Wakil Bupati Kevin W. Lotulung, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Acara ini berlangsung di Ruang Sidang DPRD dan bertujuan untuk membahas agenda penting terkait pembangunan daerah di tahun yang akan datang. Kamis, (6/11/2025).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara meliputi tiga agenda utama. Pertama adalah Pembicaraan Tingkat I mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026. Selain itu, rapat ini juga mendiskusikan Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta Ranperda mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank SULUTGO. Keberadaan berbagai pihak, termasuk para Pimpinan dan Anggota DPRD serta delegasi dari instansi lain, turut memberikan kontribusi dalam proses pembahasan ranperda ini.

Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda menyatakan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya mendorong kemajuan daerah. Ia menghargai komitmen DPRD untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung kebutuhan masyarakat. “Pembahasan rancangan perda kali ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ungkap Bupati Joune.

Bupati Joune Ganda juga menekankan harapannya bahwa dengan adanya pembahasan ini, semua program dan kebijakan yang direncanakan untuk tahun 2026 dapat dilaksanakan secara efektif. “Kami berharap surat keputusan ini akan semakin memperkuat landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Minahasa Utara,” katanya menutup pernyataannya.

Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legislasi yang tepat sasaran. Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan transparan.

Dengan demikian, Rapat Paripurna kali ini bukan hanya sekadar formalitas belaka, tetapi juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legislasi yang tepat sasaran. (ADVETORIAL)

Loading